Berita

Gubernur Papua: Pemerintah Harus Beri Kepastian Bisnis Freeport

05 Januari 2016   |   Berita Lain News
Share:

JAYAPURA, KOMPAS.com - Gubernur Papua Lukas Enembe berharap pemerintah segera memberi kepastian atas bisnis PT Freeport Indonesia (Freeport) di Papua demi kepentingan nasional.

 "Kami tidak bicara kontrak Freeport harus segera dinyatakan diperpanjang. Waktunya sudah diatur dalam UU. Untuk mencapai itu butuh tahapan dan prosedur panjang. Karena itu perlu kepastian untuk melakukan tahapan itu," katanya menjawab pertanyaan wartawan di Jayapura, Jumat (25/12/2015) malam.

 Lukas yang didampingi Direktur Utama Freeport Maroef Sjamsoeddin yang datang menghadiri open house perayaan Natal di kediamannya itu mengatakan, Jakarta harus bicara yang sama tentang keberadaan Freeport yang telah dibangun dengan investasi yang besar itu.

Menurut dia, keberadaan Freeport tidak hanya berdampak terhadap pembangunan ekonomi di Papua juga nasional, tetapi juga terhadap politik dan Negara Kesatuan RI.

 Ia mengatakan, kalaupun akhirnya pemerintah memperpanjang kontrak Freeport di Papua, pemda berharap mendapat 10 persen dari 30 persen saham yang direncanakan akan didivestasikan.

 "Kami masih mengkaji masalah itu, terutama tentang pendanaannya," katanya.

 Namun ia menegaskan saham yang diharapkan itu tidak akan jatuh pada siapa pun. "Yang jelas kami tidak memberikannya kepada swasta. Kami masih mencari cara yang terbaik," katanya.

Ia juga mengharapkan memperoleh bagian pajak badan PT Freeport sebesar 10 persen. Selama ini Freeport tetap membayar 35 persen, padahal ketentuan mengharuskan hanya 25 persen.

 Lukas menyebut akan, dirinya akan menyampaikan masalah yang berkaitan dengan Freeport itu dan posisi Pemprov Papua kepada Presiden Joko Widodo yang akan berkunjung ke Papua.

 Sementara itu Maroef Sjamsoeddin mengatakan menyambut baik upaya komunikasi yang dilakukan Freeport sebagai investor dan Pemprov Papua maupun pusat sebagai regulator.

"Kita memang harus sama dalam memandang kelanjutan investasi perusahaan yang merupakan aset nasional ini," katanya.

Maroef juga mengatakan ia mengajak semua pihak untuk membahas bersama dengan melihat peraturan yang ada, khususnya jika pada masa lalu ada hal-hal yang negatif berkaitan dengan keberadaan Freeport.

 "Mari kita lihat apa yang lebih baik buat masa depan. Kalau dulu dianggap tertutup, saya kini transparan," kata Maroef.

 Sebelum menghadiri open house perayaan Natal yang diselenggarakan Gubernur Papua, pada Jumat siang Maroef juga menghadiri open house yang diselenggarakan Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Atururi serta Wakilnya Irene Manibuy di Manokwari secara terpisah. (Josie Susilo Hardianto)

Artikel Dikutip dari Kompas Online: Gubernur Papua: Pemerintah Harus Beri Kepastian Bisnis Freeport oleh Josie Susilo Hardianto http://ekonomi.kompas.com/read/2015/12/26/070800826/Gubernur.Papua.Pemerintah.Harus.Beri.Kepastian.Bisnis.Freeport

Berita Terkait

 Kebahagiaan Hari Kemenangan di Jobsite
 Mudik Lebih Cepat dan Hemat dengan Penerbangan Idul Fitri 2018
 Freeport Buka Puasa Bersama Anak Yatim
 Semangat Terus Maju dengan Kekuatan dalam Nilai-nilai

Tata Kelola

Public Policy Committee of the Board of Commissioners of Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. assist the Board carry out its oversight responsibilities within the company.

Selengkapnya