07 June 2022
PT Freeport Indonesia (PTFI) bersama Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) membahas peran penting sektor bisnis, khususnya perusahaan tambang dan ekstraktif, dalam mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) di wilayah Indonesia Timur. Sektor bisnis dianggap sebagai pihak yang dapat mengimplementasikan SDGs di wilayah operasinya. Pembahasan itu dilakukan dalam Dialog Nasional bertajuk 'Memperkuat Pembangunan Daerah Melalui Pelibatan Sektor Bisnis Dalam Pelaksanaan TPB/SDGs' Dialog pada Senin (30/5) lalu di Jakarta.
Pada dialog ini, para pembicara yang terdiri dari perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, UNDP Indonesia, Lingkar Temu Kabupaten Daerah, SDGs Center Universitas Padjajaran, dan PT Vale Indonesia sepakat sinergi multisektor sangat diperlukan dalam upaya mencapai SDGs. Untuk itu, sektor bisnis perlu bergerak melampaui kewajiban perusahaan dan meningkatkan inisiatifnya untuk dapat mempercepat pembangunan daerah secara merata.
"Kekuatan kemitraan multipihak dalam implementasi program SDGs dapat membawa dampak nyata bagi masyarakat, terlebih dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Selain itu, sektor bisnis juga dapat memberikan implementasi SDGs yang relevan bagi kebutuhan dan karakteristik daerah, dalam agenda pembangunan kegiatan seperti rencana aksi, dukungan pendanaan, dan bentuk partisipasi lainnya," jelas Kepala Sekretariat Nasional SDGs Vivi Yulaswati seperti dikutip dalam keterangan tertulis, Selasa (7/6/2022).
Sementara itu, Direktur-EVP Sustainable Development PTFI Claus Wamafma menyampaikan PTFI menyadari pentingnya keterlibatan sektor bisnis dalam pencapaian SDGs. Oleh sebab itu, kata Claus, perusahaan turut merangkul sesama sektor bisnis untuk aktif mendorong percepatan pencapaian keberlanjutan. Salah satunya, dengan melaksanakan dialog nasional bersama para pemangku kepentingan yang relevan.
"Acara seperti ini merupakan forum bagi para pemangku kepentingan, khususnya sektor bisnis dan pemerintah, untuk berbagi praktik terbaik dan mencari solusi bersama dalam pembangunan daerah dan pencapaian SDGs tingkat daerah. Khususnya di Papua, pencapaian SDGs berarti kita telah berhasil mengatasi tantangan bersama dan memberikan kesempatan bagi tanah Papua untuk menjadi wilayah yang berkembang secara berkelanjutan," papar Claus.
Ia menambahkan rencana pembangunan daerah perlu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah. Maka dari itu, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan masyarakat diperlukan agar perencanaan pembangunan daerah tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat yang berbeda di setiap daerah, dan dilakukan dengan menggunakan pendekatan lokal sambil tetap berorientasi pada masa depan.
"Kemitraan PTFI dengan pemerintah Kabupaten Mimika dan Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) dalam berbagai upaya pembangunan masyarakat merupakan komitmen kami untuk mewujudkan pancapaian SDGs di Papua, khususnya Mimika. Kemitraan strategis multipihak ini pun kami lakukan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs yang mencakup peta jalan percepatan pencapaian SDGs selama 2020-2024," urai Claus.
Rekam jejak keterlibatan PTFI dalam pencapaian SDGs di Mimika, ulas Claus, turut tercermin dalam pelaksanaan program pembangunan masyarakat yang PTFI inisiasi dengan melibatkan berbagai pihak di sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. "Keseluruhan program ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk mendukung program pembangunan daerah, selaras dengan regulasi dan panduan-panduan internasional yang ditetapkan. Kami meyakini kontribusi yang terus kami lakukan selama 55 tahun keberadaan kami akan terus memberi dampak positif bagi perwujudan Papua yang lebih mandiri di masa mendatang, sesuai dengan cita-cita pembangunan yang termasuk dalam SDGs," papar Claus.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika Syahrial mengutarakan Pemerintah Kabupaten Mimika memandang keterlibatan pihak non-pemerintah, termasuk sektor swasta, dalam penyusunan rencana pembangunan daerah telah membantu memformulasikan rencana aksi yang lebih strategis. "Kami mengapresiasi PTFI dan YPMAK yang telah melibatkan diri dan memberi masukan strategis dalam penyusunan RAD SDGs Mimika 2020-2024. Masukan-masukan ini telah membantu kami menyusun rencana kerja yang lebih fokus pada tujuan-tujuan pembangunan daerah dengan memperhatikan indikator-indikator keberhasilan yang lebih terarah," ungkap Syahrial.
Kami menghimbau para pencari kerja untuk berhati-hati dan mewaspadai beragam modus penipuan perekrutan yang mengatasnamakan PT Freeport Indonesia. Dalam setiap proses rekrutmen dan penerimaan karyawan, PT Freeport Indonesia maupun konsultan rekruitmennya tidak memungut biaya apapun.
Untuk melihat lowongan, silakan akses melalui link berikut: ptfi e-recruitment
Untuk melihat informasi magang, silakan akses melalui link berikut: Program Magang
